Faktor Penyebab Keterpurukan Daerah Perbatasan

Faktor-faktor Penyebab Keterpurukan Daerah Perbatasan

Hingga hari ini provinsi Kalimantan Barat masih mengalami permasalahan yang akut dalam hal kesejahteraan masyarakat hingga infrastruktur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat berada pada peringkat 28 dari 33 Provinsi di Indonesia. Kondisi pendidikan, kemiskinan dan infrastruktur yang buruk menjadi penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  Kalbar. Komponen pembentuk IPM, seperti kekuatan daya beli, angka melek huruf, rata-rata lama pendidikan masyarakat, dan angka harapan hidup penduduk Kalbar, masih di bawah rata-rata angka nasional. Bahkan, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, Kalbar berada dalam posisi terbawah.

Melihat tingkat kesejahteraan, yang sejatinya juga dapat diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi Kalbar yang masih berada dibawah rata-rata pertumbuhan nasional. Sebagai contoh, pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kalbar mencapai 5,42 persen. Lalu pada 2009 turun menjadi 4,76 persen. Pada 2010 berada dititik 5,35 persen. Sementara pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Kalbar 5,87 persen, jauh dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,5 persen.

 kemiskinan di Kalbar juga masih parah, selalu berada di posisi paling belakang di seluruh bumi Kalimantan. Meskipun begitu, kita akui bahwa pada tahun 2010 angka kemiskinan Kalbar sudah menunjukkan angka yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Diketahui pada 2010 tingkat kemiskinan di Kalbar mencapai 9,02 persen. Pada tahun sebelumnya: 2009 sebesar 9,30 persen, 2008 sebesar 11,07 persen dan pada 2007 sebesar 12,91 persen.

Jika kita melihat data kondisi kualitas pendidikan di Kalimantan Barat, dapat kita temukan bahwa rata-rata lama sekolah, Kalbar yang masih berada di angka 6,8 tahun, jauh dibawah rata-rata nasional yaitu 7,9 tahun. Artinya, mayoritas masyarakat Kalbar masih berpendidikan Sekolah Dasar atau tidak tamat Sekolah Dasar. Belum lagi angka melek huruf masyarakat Kalbar yaitu 89,7% dibawah rata-rata nasional yaitu sebesar 93,2%. Artinya, lebih dari 450.000 penduduk Kalbar masih buta huruf latin dan bahasa Indonesia. Hal ini menjadikan kualitas sumberdaya manusia di Kalbar juga rendah, sehingga mudah dipengaruhi, dibodohi dan diselewengkan hak-haknya.

Kemudian juga, kita menduga bahwa beberapa faktor pengganjal perkembangan ekonomi Kalbar terkendala sebagian besar disebabkan oleh beberapa hal, sebut saja fasilitas infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara maupun listrik yang masih minim. Kendala infrastruktur itu ditambah dengan inefisiensi birokrasi. APBD Kalbar masih sangat tergantung kepada dana yang datang dari Pemerintah Pusat. Tanpa ada kedekatan secara politik dengan pemerintah pusat, mustahil Kalbar bisa mendapatkan perhatian guna memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Di samping itu, infrastruktur jalan di Kalbar banyak yang rusak parah, baik jalan nasional sepanjang 1.600 km dan jalan provinsi yang sudah mencapai 1.575 km. Luas Kalbar yang setara dengan satu seperempat kali Pulau Jawa, menyebabkan satu kecamatan bisa didatangi berhari-hari. Masalah infrastruktur ini sangat mendesak untuk segera dibenahi, sekalipun penduduk Kalbar sangat jarang. Kalau tidak dipercepat prosesnya, tidak ada lagi yang bisa diambil manfaat oleh penduduk, ketika sumber daya alam di Kalbar habis, sementara infrastruktur juga binasa.

Kendala infrastruktur di perbatasan, menimbulkan instabilitas. Hal itu berdampak pada sektor pertahanan dan keamanan negara yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun yang paling terkena dampak adalah tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Wilayah Negara Malaysia jauh lebih makmur, dibandingkan Republik Indonesia, sehingga memicu kepada perpindahan penduduk, penyeludupan, perdagangan manusia, sampai penebangan hutan di sepanjang perbatasan.

Kondisi inilah yang memang perlu menjadi perhatian, mulai dari Pemerintah, tokoh masyarakat, agama, adat, perguruan tinggi, pemuda dan seluruh unsur masyarakat Kalbar. Bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk segera bangkit dan melawan kondisi yang sedang dialami oleh Kalimantan Barat.

Kondisi seperti itu membuat mereka membutuhkan kepemimpinan yang kuat, tegas dan memang berpihak pada semua unsur masyarakat. Tidak diskriminatif dalam membuat kebijakan-kebijakan pembangunan, berdiri di atas kepentingan semua golongan masyarakat, agama dan adat, serta memiliki jaringan politik yang kuat di tingkat pusat dan kalangan dunia industri swasta yang sejatinya adalah mitra yang dalam pembangunan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur di Kalbar, sampai saat ini masih terkendala dengan anggaran. Dimana anggaran yang tersedia sangatlah tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang masih dalam waktu cepat. Hal ini diperparah dengan kurangnya inisiatif dari birokrasi dan kepeimpinan Provinsi Kalbar dalam melakukan kerjasama, baik dengan Pemerintah Pusat, luar negeri dan dunia swasta yang sejatinya bisa membantu secara lebih efektif dalam hal penguatan anggaran dan penyediaan fasilitas pendanaan bagi proses pembangunan infrastruktur tersebut. Bahwa selama ini pemerintah Provinsi hanya menggantungkan kekuatan pendanaan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sangat kurang dan tidak mencukupi jika harus melakukan pembangunan infrastruktur di Kalbar dalam waktu yang relatif cepat.

Masyarakat Kalbar memang membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan besar yang dihadapi oleh Provinsi ini, mulai dari penyediaan anggaran pembangunan, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta birokrasi sebagai pelaksana pembangunan dan penyediaan kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi rakyat di Kalimantan Barat sembari memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi, sosial politik memang memberikan kontribusi positif bagi proses pembangunan di Kalimantan Barat.